Berikut Pedomannya :
“Dalam hal ini desa merupakan suatu kesatuan didalam pemerintahan sehingga desa tidak terlepas dari aturan atau ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah baik itu pemerintahan daerah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Didalam menjalankan roda pemerintahannya desa diatur dengan undang-undang atau peraturan yang dibuat pemerintah diatasnya. didalam menjalankan peraturan pemerintah memberikan pedoman-pedoman agar senantiasa terciptanya atau berjalannya peraturan tersebut. tidak hanya dalam bentuk pedoman terkadang pemerintah memberikan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat desa. dibawah ini beberapa pedoman yang dapat membantu pemerintahan desa dalam menjalan pemerintahannya, untuk melihatnya silahkan klik tautan dibawah ini“ :

1. LPJ Keuangan Desa
2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sekdes
3. Administrasi Pemerintah Desa
4. Musrenbangdes
5. Struktur APBDES
6. Draft Perdes APBDES
7. Pengelolaan Keuangan Desa

Itulah beberapa pedoman yang mungkin dapat membantu kita dan semoga kita senantiasa dapat melaksanakan dan merealisasikannya dalam menjalankan pemerintahan di Desa.

PENGERTIAN:
PERATURAN DESA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa..

1. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa
2. Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa
3. Memudahkan pencapaian tujuan
4. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
5. Sebagai dasar .pengenaan sanksi atau hukuman
6. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF

1. Identifikasi topik Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa atau BPD
2. Susun kerangka umum Peraturan Desa
3. Diskusikan kerangka Global dengan masyarakat yang terkait dan berkepentingan.
4. Buatlah Rancangan Peraturan Desa dengan memperhatikan masukan-masukan dari pihak-pihak terkait.
5. Pembahasan Bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa.
6. Lakukan Publik Hearing/ Dengan pendapat bersama masyarakat
7. Revisi dan Finalisasi Peraturan Desa dengan memperhatikan hasil publik hearing oleh Pemerintah Desa dan BPD.

KAIDAH HUKUM PENYUSUNAN PERATURAN DESA

1. Harus disusun oleh Pemerintah Desa/ Kepala Desa dengan BPD.
2. Harus sesuai prosedur standar.
3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
4. Diterima secara wajar dan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

Dalam era Otonomi Daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa perlu dibuat untuk mengefektifkan implementasi dari kewenangan tersebut. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang menjelaskan secara terperinci tentang ragam Peraturan Desa yang perlu dibuat. Berikut ini beberapa usulan tentang aspek-aspek yang perlu diatur melalui Peraturan Desa:








Referensi: PP No. 72 tahun 2005 Tentang Desa"

Berikut Ulasannya :
“Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan didirikan dengan tujuan adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Hal ini merupakan Eksistensi Pemerintah Dalam Membangun Ekonomi Pedesaan Melalui Strategi penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa.

BPPM-Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro, yang didalamnya terdapat beberapa badan - badan Usaha yang berkaitan dengan ekonomi dipedesaan seperti salah satu contoh Milik Petani (BUMP) adalah merupakan salah satu alternatif untuk mengembangkan kelembagaan pertanian seperti kelompok tani , kelompok pedagang , kelompok buruh , dan kelompok pendukung lainnya.

Lembaga ekonomi pedesaan dibentuk guna untuk mengembangkan, membina, mengayomi , dan menampung aspirasi serta segala bentuk potensi perekonomian khususnya yang ada di pedesaan , guna untuk meningkatkan daya saing dan nilai dari kegiatan usaha yang ada didesa baik dalam skala mikro maupun makro.

Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa seperti pasar, bank ,kelompok tani, koperasi , buruh ,dan berbagai macam unit usaha dipedesaan adalah pilar atau penyangga ekonomi yang diharapkan mampu mendukung dan menopang kegiatan pembangunan dipedesaan dalam berbagai bidang.

Pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang merupakan revitalisasi dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya Pembangunan sektor-sektor perdesaan (tradisional; agrokompleks) dengan mendorong pertumbuhan sektor industri melalui penyediaan bahan pangan. Dengan maksud Mengembangkan dan meningkatkan Usaha Ekonomi yang semula menjadi lebih berkulitas dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “